YOGYAKARTA – Bank BPD DIY resmi memasuki babak baru perjalanan bisnisnya. Melalui perubahan status badan hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), bank milik masyarakat DIY tersebut memperkuat fondasi kelembagaan untuk meningkatkan daya saing, memperluas inovasi, dan mempertegas perannya sebagai agen pembangunan daerah di tengah dinamika industri keuangan yang semakin kompetitif.
Perubahan tersebut ditandai dengan penyerahan Peraturan Daerah (Perda) DIY Nomor 6 Tahun 2026 tentang perubahan bentuk badan hukum PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY menjadi Perseroda oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, kepada Direktur Utama Bank BPD DIY, Santoso Rohmad, dalam acara Penyerahan Perda DIY Nomor 5, 6, dan 7 Tahun 2026 di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (22/6).
Sekda DIY Ni Made menegaskan transformasi BUMD menjadi Perseroda tidak sekadar perubahan status hukum, melainkan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola perusahaan dan meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan daerah. BUMD harus mampu menyeimbangkan orientasi bisnis dengan tanggung jawab pembangunan.
“Harapan kami, BUMD tidak hanya berorientasi pada keuntungan usaha, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam mendukung pembangunan daerah, memperkuat tren ekonomi daerah, serta memberikan kontribusi yang optimal terhadap pendapatan daerah,” ujar Ni Made.
Menurut Ni Made, transformasi tersebut diharapkan membuat BUMD semakin adaptif menghadapi perkembangan dunia usaha, mampu memperluas jaringan kemitraan, mendorong inovasi, serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Bagi Bank BPD DIY, perubahan status ini menjadi momentum penting untuk memperkuat perannya sebagai bank pembangunan daerah. Selama ini Bank BPD DIY tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi keuangan, tetapi juga aktif mendukung pengembangan UMKM, digitalisasi layanan publik, peningkatan inklusi keuangan, hingga berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat di DIY.
Direktur Utama Bank BPD DIY, Santoso Rohmad, menyatakan perubahan menjadi Perseroda akan memperkuat kapasitas kelembagaan dan daya saing perusahaan di tengah dinamika industri perbankan yang terus berubah. Transformasi ini juga membuka ruang yang lebih luas untuk pengembangan bisnis dan kolaborasi strategis.
“Transformasi menjadi Perseroda merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan daya saing, dan memperbesar kontribusi Bank BPD DIY sebagai agen pembangunan daerah. Kami optimistis perubahan ini akan membuka peluang lebih besar bagi inovasi dan pertumbuhan yang berkelanjutan,” tuturnya.
Sementara itu, Pembina BUMD DIY yang juga Kepala BPKA DIY, Wiyos Santoso, menjelaskan bahwa perubahan bentuk badan hukum tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2018 tentang BUMD. Regulasi tersebut mengatur bahwa bentuk badan hukum BUMD hanya terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah.
“Dengan bentuk Perseroda, semakin ditegaskan bahwa Bank BPD DIY merupakan perusahaan milik pemerintah daerah, sehingga kepemilikan modal sepenuhnya dapat dimiliki oleh pemerintah daerah. Perubahan ini juga berdampak pada penyesuaian nomenklatur dan anggaran dasar perusahaan,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Pemda DIY turut memperkenalkan Inisiasi Penilaian Kinerja BUMD DIY Berbasis Balanced Scorecard (BSC) yang mengukur kinerja perusahaan dari perspektif keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan organisasi. Sistem tersebut diharapkan mampu mendorong akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan BUMD secara lebih terukur.
Dengan status baru sebagai Perseroda, Bank BPD DIY menegaskan komitmennya untuk terus tumbuh lebih profesional, kompetitif, dan adaptif. Transformasi ini menjadi fondasi penting bagi Bank BPD DIY untuk memperkuat kontribusi terhadap perekonomian daerah, memperluas manfaat bagi masyarakat, serta mengakselerasi pembangunan DIY yang berkelanjutan.
